Kevin Evans

Kevin Evans has been the Indonesia director for the Australia-Indonesia Centre since 2015. His work and interest in Southeast Asia span 40 years, including 32 years in Indonesia as a diplomat, stockbroker, academic, and NGO activist. Following the political reform in Indonesia in 1998, he engaged in governance issues related to constitutional, civil service, electoral, and political party decentralization. Initially, he worked with the presidential team that drafted the first post-Soeharto political laws promoting democratization. Kevin spent four years in Aceh, collaborating with the minister of post-tsunami rehabilitation to create policies focused on corruption prevention. He has also advised the Indonesian President’s Delivery Unit, UKP4, on environmental governance programs. From 2002 to 2003, he was posted by the UN to Afghanistan to assist in developing new commissions for civil service, human rights, elections, and constitutional reform. Additionally, he has supported election and counter-corruption reforms in Egypt, East Timor, Fiji, and Turkey. His interest in electoral politics led him to develop a website that transforms Indonesian election results into colorful charts, tables, and maps, and he is often invited to speak and write on these topics.

Kevin Evans telah menjadi Direktur Indonesia untuk Australia-Indonesia Center sejak tahun 2015. Kiprahnya di Asia Tenggara telah berlangsung selama 40 tahun, termasuk 32 tahun di Indonesia sebagai diplomat, pialang saham, akademisi, dan aktivis organisasi non-pemerintah. Setelah reformasi politik di Indonesia pada tahun 1998, ia mulai terlibat dalam isu-isu yang berkaitan dengan desentralisasi konstitusi, pelayanan publik, pemilihan umum, dan partai politik. Awalnya, ia bekerja dengan tim kepresidenan yang merancang undang-undang politik pertama pasca-Soeharto untuk mempromosikan demokratisasi. Kevin menghabiskan empat tahun di Aceh, berkolaborasi dengan menteri rehabilitasi pascatsunami untuk menciptakan kebijakan yang berfokus pada pencegahan korupsi. Ia juga memberikan nasihat bagi UKP4 untuk program tata kelola lingkungan. Dari tahun 2002 hingga 2003, ia ditugaskan oleh PBB ke Afghanistan dalam rangka membantu mengembangkan komisi baru untuk pelayanan publik, hak asasi manusia, pemilihan umum, dan reformasi konstitusi. Selain itu, ia juga mendukung reformasi pemilu dan pemberantasan korupsi di Mesir, Timor Leste, Fiji, dan Turki. Minatnya dalam politik elektoral mendorongnya mengembangkan situs web yang mengubah hasil pemilu Indonesia menjadi grafik, tabel, dan peta berwarna-warni. Ia juga sering diundang untuk berbicara dan menulis tentang topik ini.